Prabowo Temui Jokowi, PA 212 Tetap Minta Rizieq Shihab Pulang

KlikQQ – Ketua Umum Presidium Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menganjurkan kepada seluruh pengurus dan para alumni 212 agar tak melakukan rekonsiliasi dengan pihak dan kelompok politik manapun usai Pemilu 2019.

Hal itu ia sampaikan merespons pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.

“Biarkan mereka rekonsiliasi, tapi demi Allah kita tak boleh rekonsiliasi dengan siapapun,” kata Slamet di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Minggu (13/10).

Slamet mengaku akan kecewa bila alumni 212 melakukan rekonsiliasi dengan para tokoh politik. Namun ia mengajukan beberapa prasyarat agar rekonsiliasi dengan PA 212 bisa dilakukan.

Prasyarat itu di antaranya adalah memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dan membebaskan para aktivis dan ulama Islam yang dipenjara oleh pihak kepolisian.

“Alumni 212 tak pernah akan rekonsiliasi dengan kelompok yang memfitnah ulama, tak ada kata rekonsiliasi dengan kami sebelum memulangkan Habib kita, Habib Rizieq Shihab, sebelum membebaskan para aktivis dan para ulama kami,” kata Slamet.

Selain itu, Slamet bercerita bahwa pihaknya sudah tak pernah berkomunikasi lagi dengan Prabowo sejak sidang perselisihan hasil Pilpres diketuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

PA 212 merupakan salah satu kelompok Islam yang aktif mendukung Prabowo saat Pilpres 2019. Selain PA 212, kelompok Islam lain yang mendukung Prabowo saat itu adalah FPI dan GNPF Ulama.

“Sejak penetapan MK sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi dengan Prabowo, kita tak pernah diajak bicara, kita enggak pernah diajak musyawarah lagi. Kita sesuai hasil ijtima ulama IV itu yang kita pegang, tak ada rekonsiliasi,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (11/10).

Jokowi menyebut telah membicarakan tiga hal dengan Prabowo. Pertama masalah ekonomi, kedua pemindahan ibu kota, dan peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah.

Tinggalkan Balasan